Tuntutan Warga Pati dan Penurunan Kualitas Demokrasi di Era Prabowo-Gibran

JawaPos.com - Ratusan ribu warga Pati, Jawa Tengah, melakukan aksi demonstrasi pada Rabu (13/8) menuntut Bupati Sudewo untuk mundur setelah ia menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Kenaikan pajak ini menyebabkan banyak warga terluka dalam demonstrasi yang terjadi, sehingga menandai pentingnya perhatian pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Dalam sistem demokrasi, diharapkan setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik harus didasari oleh kajian mendalam serta melibatkan partisipasi masyarakat. Meskipun Bupati Pati mengklaim bahwa ia telah membatalkan kenaikan pajak yang memicu kemarahan warga, kekhawatiran masih ada di beberapa daerah lain yang juga mengalami kenaikan pajak serupa. Sebagai contoh, di Cirebon mengalami kenaikan sebesar 1000 persen, Jombang 400 persen, dan Semarang 400 persen.

Kebijakan yang dianggap serampangan ini perlu segera dievaluasi untuk mencegah terjadinya gejolak yang lebih besar di masyarakat. Kejadian di Pati diikuti dengan aksi demonstrasi di Bone, Sulawesi Selatan, yang juga menentang kenaikan PBB-P2 sebesar 400 persen oleh pemerintah daerah setempat.

Penurunan Kualitas Demokrasi

GUSDURian, sebuah jaringan yang memperjuangkan demokrasi, mengingatkan akan menurunnya kualitas demokrasi di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam acara Temu Nasional (TUNAS) Jaringan GUSDURian yang akan dilaksanakan di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, pada 29-31 Agustus 2025, fenomena ini akan menjadi sorotan utama.

Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid, menyatakan bahwa indeks demokrasi menunjukkan kemunduran, sementara praktik korupsi semakin meningkat dengan kerugian negara yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. "Kebijakan pemerintah dibuat tanpa kajian yang cukup. Suara rakyat semakin ditekan, sehingga muncul berbagai bentuk perlawanan," ujar Alissa.

Alissa menekankan pentingnya mendengarkan suara rakyat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Ia menegaskan bahwa demokrasi hanya akan bertahan jika kedaulatan sipil tetap kuat, dan jika kekuasaan sipil berada di bawah kendali militer, maka suara rakyat tidak akan pernah menjadi prioritas.

Pembahasan Isu Ekologi

Selain fokus pada penguatan demokrasi, Tunas GUSDURian juga akan membahas isu ekologi. Alissa menjelaskan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi krisis iklim yang diperparah oleh industri ekstraktif yang beroperasi dengan pendekatan kekuasaan. Hal ini menyakiti masyarakat adat dan merusak ekosistem.

"Hampir tidak ada pertambangan yang benar-benar memulihkan lingkungan. Bahkan, pemerintah masih abai terhadap aturan hukum, dan kewajiban reklamasi tidak dilakukan, sehingga banyak masyarakat menjadi korban," tambahnya.

Alissa menekankan bahwa isu yang diangkat bukan hanya masalah ekologis, tetapi juga keadilan ekologis, yang meliputi perlindungan bagi masyarakat adat dan hak-hak alam. Dalam Tunas GUSDURian 2025, rekomendasi konkret akan disusun untuk memperkuat demokrasi dan keadilan ekologi di Indonesia.