Tarif Impor 0% Kedelai AS, Harga Tahu-Tempe Berpotensi Turun

Jakarta -

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) resmi membuka lembar baru dalam kerja sama perdagangan terkait tarif resiprokal. Hal ini ditandatangani dengan pemberlakuan tarif 0% untuk ekspor-impor sejumlah produk dari kedua negara.

Untuk produk asal Indonesia, pemerintah AS menetapkan tarif masuk 0% terhadap komoditas mencakup minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang. Begitu juga dengan produk tekstil dan apparel asal Indonesia yang mendapatkan tarif 0% dengan mekanisme Tariff Rate Quota atau TRQ.

Di sisi lain untuk produk asal AS, pemerintah Indonesia memfasilitasi tarif masuk 0% terhadap komoditas pertanian seperti gandum dan kedelai. Di mana dua komoditas ini cukup banyak digunakan sebagai bahan baku produk pangan seperti mi, tahu, dan tempe.

"Indonesia juga komitmen untuk memberikan fasilitas untuk produk Amerika dengan tarif 0% karena utamanya Indonesia mengimport produk pertanian," kata Mentei Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring, Jumat (20/2/2026).

Menurutnya dengan memberikan tarif masuk 0% untuk bahan baku impor tertentu dari AS, harga komoditas pangan seperti gandum dan kacang kedelai ini berpotensi mengalami penurunan. Sebab sebelumnya harga yang dikenakan pengusaha AS untuk pasar domestik Indonesia sudah termasuk biaya tambahan imbas penetapan tarif.

Pada akhirnya, penurunan harga bahan baku ini dapat menkeret harga produk akhir. Misal saja dengan penurunan harga kedelai, produk tahu dan tempe bisa menjadi lebih murah.

"Masyarakat Indonesia membayar 0% untuk barang yang diproduksi dari soy bean ataupun wheat, dalam hal ini noodle ataupun dalam bentuk tahu dan tempe. Jadi masyarakat kita tidak dikenakan beban tambahan biaya untuk bahan baku yang kita impor dari Amerika Serikat," jelasnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menandatangani kesepakatan dagang terkait tarif resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ART) di sela-sela rangkaian kegiatan Board of Peace (BoP) di Washington D.C, AS, pada Kamis (19/2) pagi waktu setempat.

kesepakatan ini merupakan hasil dari proses negosiasi yang sangat panjang dan intensif sejak pengumuman kebijakan tarif resiprokal Trump pada April 2025 lalu. Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah mengirim empat surat resmi sepanjang 2025 dan sekitar 90% usulan Indonesia disetujui pihak AS.

Meski begitu, kesepakatan dagang Indonesia-AS ini berlaku paling lambat 90 hari alias 3 bulan setelah proses legalitas di kedua negara sudah terselesaikan. Artinya perjanjian tersebut tidak langsung berlaku usai penandatanganan ini.

"Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak baik itu di Indonesia dengan konsultasi dengan DPR maupun di Amerika dengan proses internalnya," ujarnya Airlangga.