Tagar #GusNadirMenag Mencuat, Kolumnis Soroti Harapan Publik dan Upaya Pemerintah Hadapi Radikalisme

Sebuah perbincangan di grup WhatsApp menjadi pintu masuk bagi Tajwini Jahari untuk menyoroti ramainya tagar #GusNadirMenag, yang mendorong nama Nadirsyah Hosen alias Gus Nadir sebagai Menteri Agama. Dalam kolomnya, Tajwini menilai tagar tersebut mencerminkan ekspektasi publik terhadap figur yang dianggap mampu membantu pemerintah menghadapi radikalisme.

Obrolan soal Gus Nadir dan persepsi publik

Dalam percakapan itu, muncul pandangan bahwa Gus Nadir tidak cocok menjadi Menteri Agama karena dianggap mewakili kelompok liberal. Tajwini menanggapi dengan menyebut Gus Nadir justru dikenal tegas dalam urusan fikih.

Ia lalu menceritakan pengalaman lama saat masih kuliah di UIN Ciputat. Dalam kisah tersebut, Gus Nadir menolak meminum teh yang dicampur sedikit anggur kolesom setelah mengetahui campurannya, dengan alasan haram. Tajwini juga mengisahkan perdebatan hukum yang melibatkan Gus Nadir dan beberapa teman sekelas, yang berujung pada pengakuan bahwa argumentasi Gus Nadir dinilai paling kuat berdasarkan rujukan kitab.

Tagar dinilai lahir dari bawah, bukan rekayasa

Menurut Tajwini, fenomena #GusNadirMenag bersifat aspiratif dan muncul dari bawah, bukan sesuatu yang dibuat oleh pihak tertentu. Ia menilai citra Gus Nadir di mata publik terbangun sebagai sosok yang konsisten melawan radikalisme.

Tajwini menyebut citra itu terbentuk melalui aktivitas Gus Nadir di media sosial dan terutama lewat buku Islam Yes dan Khilafah No! yang disebutnya menjadi rujukan banyak pihak. Dalam istilah pemasaran, ia menyebutnya sebagai positioning—meski ia tidak yakin hal tersebut dilakukan secara sengaja.

Kritik terhadap pemerintah: dinilai “mati gaya”

Dalam kolomnya, Tajwini juga melontarkan kritik bahwa pemerintah sejak reformasi hingga era Presiden Joko Widodo dinilai kesulitan melawan paham dan gerakan radikalisme. Ia menulis bahwa kekhawatiran publik justru meningkat, termasuk setelah adanya publikasi survei mengenai masuknya paham tersebut ke kalangan aparatur sipil negara dan BUMN.

Tajwini juga menyinggung pernyataan Kementerian Pertahanan yang menyebut paham tersebut telah masuk ke lingkungan tentara meski jumlahnya sangat sedikit. Ia menambahkan bahwa kampus kerap dianggap sebagai tempat yang subur bagi berkembangnya kelompok radikal.

Harapan publik pada figur yang dianggap efektif

Tajwini menilai, di tengah kesulitan pemerintah membatasi gerakan radikal, Gus Nadir dipandang netizen sebagai sosok yang menawarkan pendekatan lewat sudut pandang agama. Ia mengaitkan hal itu dengan pengalaman perdebatan fikih yang pernah ia alami bersama Gus Nadir, yang menurutnya menunjukkan pentingnya rujukan ke sumber-sumber keilmuan, bukan sekadar mengikuti pandangan umum.

Dari situ, ia melihat menguatnya anggapan bahwa posisi Menteri Agama merupakan tempat yang dinilai paling tepat untuk memperkuat edukasi publik dalam upaya menghentikan gerakan Islam radikal.

Soal kelayakan dan keputusan politik

Tajwini menyatakan ekspektasi publik agar Gus Nadir masuk pemerintahan tidak berlebihan, mengingat kontribusi yang ia nilai besar melalui buku yang disebutnya laris. Ia bahkan menulis bahwa bila pejabat negara dan politisi tidak membaca buku tersebut, hal itu dianggapnya aneh, karena upaya yang dilakukan pemerintah dinilai tidak terasa sementara buku itu disebut efektif.

Meski demikian, ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo dan “mungkin saja” melibatkan PBNU. Sebagai penutup, ia membuat perbandingan: jika pada masa lalu Soeharto meminta B.J. Habibie pulang untuk membantu teknologi, ia mempertanyakan mengapa pemerintah kini tidak meminta Gus Nadir membantu mengatasi radikalisme, yang ia anggap sama pentingnya bagi masa depan Indonesia.