Suntikan Rp 200 Triliun ke Bank BUMN Belum Mendorong Pertumbuhan Kredit

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tahun lalu menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 200 triliun ke sejumlah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyaluran kredit di sektor riil serta UMKM. Namun, hingga Jumat, 20 Februari 2026, suntikan likuiditas tersebut belum menunjukkan dampak signifikan terhadap pertumbuhan kredit perbankan.

Fakta Cepat

Pemerintah telah menyalurkan sejumlah besar dana ke bank-bank milik negara.

Langkah ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan penyaluran kredit oleh perbankan.

Namun, dampak terhadap peningkatan kredit dilaporkan belum optimal.

Kondisi ini terjadi di tengah ketersediaan likuiditas yang cukup di sektor perbankan.

Para ahli ekonomi dan perbankan menyoroti penyebab lambatnya respons kredit.

Perkembangan kredit merupakan salah satu penentu vital bagi prospek ekonomi nasional.

Pertumbuhan Kredit Masih Loyo Meski Diguyur Dana

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, menyoroti bahwa pertumbuhan kredit masih berada di bawah angka 10%. Menurutnya, penempatan dana SAL di perbankan belum mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kredit yang berarti.

Artikel informatif lainnya dapat dibaca melalui Mureks. mureks.co.id

“Kebijakan-kebijakan pemerintah lain yang mempengaruhi ekonomi di tahun ini, tentunya ada peningkatan likuiditas melalui penempatan dana SAL di perbankan. Ternyata hal itu belum diterjemahkan menjadi peningkatan kredit. Ini apakah masalah waktu? Pertumbuhan kredit masih di bawah 10%, di 7,9%. Jadi, belum kelihatan dampaknya kepada peningkatan kredit,” ungkap Mari dalam acara OJK Institute secara virtual pada Kamis (19/2/2026).

Mari juga menambahkan, pelonggaran kebijakan moneter oleh Bank Indonesia (BI) yang memangkas suku bunga acuan (BI Rate) dari 6% menjadi 4,75% sepanjang 2025, belum cukup mendorong penurunan tingkat suku bunga kredit. Tingginya suku bunga kredit ini dianggap sebagai salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan kredit.

“Penurunan suku bunga kredit yang signifikan dan akhirnya menciptakan permintaan untuk kredit. Jadi, ini apakah masalah suplai?” tanyanya. Selain itu, masalah daya beli masyarakat dan defisit neraca pembayaran yang menekan nilai tukar rupiah (melemah sekitar 4% tahun lalu) turut menjadi faktor penghambat. Secara keseluruhan, catatan Mureks menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan likuiditas, tantangan utama terletak pada sisi permintaan dan kepercayaan pelaku usaha.

Bos BRI Ungkap Faktor Struktural Ekonomi

Senada dengan Mari, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Hery Gunardi, menjelaskan bahwa perlambatan kredit bukan semata karena faktor likuiditas. Menurut Hery, struktur sektoral ekonomi domestik yang belum sepenuhnya pulih menjadi penyebab utama.

Ia mengidentifikasi tiga sektor penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar, yakni manufaktur, pertanian, dan perdagangan, mengalami pelemahan. Sektor-sektor ini memiliki porsi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja.

“Ketika konsumsi melambat, margin usaha tertekan, ekspansi langsung tertahan, dan ini tercermin pada pertumbuhan kredit yang melemah. Artinya, moderasi kredit saat ini bukan semata faktor likuiditas. Walaupun sudah diguyur dari pemerintah Rp 200 triliun, likuiditas tambahan tetapi sangat dipengaruhi oleh struktur sektoral ekonomi kita,” jelas Hery.

Ia menambahkan, proyeksi pertumbuhan ekonomi dan arah kebijakan moneter saat ini belum mendapat respons positif dari pelaku usaha. Kondisi ini mencerminkan sikap “wait and see” dari dunia usaha dan rumah tangga.

“Fasilitas kredit yang sudah disetujui oleh bank dan likuiditas tersedia tetapi realisasi penarikan tertahan. Ini mencerminkan sikap wait and see dari dunia usaha dan juga rumah tangga sebagai nasabah individu. Jadi, tantangannya bukan pada supply dana tetapi pada kepercayaan dan prospek usaha ke depan, yang dibutuhkan bukan sekedar likuiditas tambahan tetapi penguatan keyakinan pelaku usaha agar ekspansi kembali berjalan,” pungkas Hery.