Rakor Kehumasan Kemendikdasmen 2025: Sinergi untuk Optimalisasi Komunikasi Publik

Bogor, 24 September 2025 — Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Suharti, membuka Rapat Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Kemendikdasmen Tahun 2025, Selasa (23/9) di Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini menghadirkan Kepala Kantor/Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dari seluruh provinsi di Indonesia. Rapat koordinasi tersebut menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah, menyusun rencana kerja humas yang terintegrasi, serta meningkatkan kapasitas dan profesionalisme insan humas demi terwujudnya pelayanan informasi publik yang optimal dan terpercaya.

Dalam arahannya, Sesjen Suharti menekankan pentingnya peran humas sebagai garda terdepan komunikasi publik kementerian. “Rapat ini menjadi wadah koordinasi, terutama untuk merumuskan strategi komunikasi publik ke depan. Kehumasan tidak hanya sebatas menyampaikan informasi satu arah, tetapi juga menentukan arah opini publik terhadap setiap kebijakan yang dijalankan,” ujar Suharti.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah. “Pengelolaan satuan pendidikan dari PAUD hingga pendidikan menengah merupakan kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, jejaring dan kolaborasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan Pemda, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Kantor Bahasa, hingga balai vokasi mutlak diperlukan. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri karena kita semua adalah representasi Kemendikdasmen,” jelasnya.

Suharti juga mengingatkan peran media digital dalam menyampaikan informasi pendidikan. “Sekitar 60 persen orang tua mencari informasi pendidikan melalui media sosial. Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan website dan kanal digital secara kreatif, inovatif, dan tetap bertanggung jawab,” imbuhnya.

Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media, Ma’ruf, turut memberikan arahan. Ia menilai bahwa komunikasi pemerintah perlu lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan publik. “Tantangan terbesar kita bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga menghadapi miskomunikasi. Penjelasan singkat yang tidak utuh sering lebih cepat miskomunikasi publik dibanding penjelasan resmi yang lengkap. Karena itu, tim komunikasi harus responsif, memiliki sense of crisis, dan mampu menyampaikan pesan secara efektif,” ungkap Ma’ruf.