Perjuangan Panjang Honorer di Maluku Utara Berbuah Kesuksesan dalam Seleksi PPPK

Setelah hampir dua dekade mengabdi sebagai tenaga honorer di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Nadir Tamima akhirnya meraih kabar menggembirakan. Ia terpilih sebagai salah satu dari 1.114 peserta yang dinyatakan lolos dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I untuk posisi tenaga teknis.

Perjalanan Nadir selama 19 tahun 10 bulan sebagai honorer yang penuh tantangan kini mendapatkan pengakuan. "Kesempatan ini adalah anugerah besar. Saya sangat berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, terutama kepada Bapak Pj. Gubernur, Pak Sekda, Kepala BKD, dan Pak Kabid Alex Tovano Rada yang telah memperjuangkan nasib honorer seperti kami," ungkapnya, terlihat penuh rasa syukur.

Nadir menyatakan bahwa seleksi ini memberikan harapan baru bagi honorer yang telah lama mengabdi. Ia menyampaikan apresiasi terhadap perhatian pemerintah daerah yang berkomitmen memberikan kepastian status bagi tenaga honorer. "Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama seluruh anggota Satpol PP kepada Bapak Pj. Gubernur. Ini adalah bukti bahwa perjuangan pemerintah untuk memprioritaskan kami tidak sia-sia," tambahnya.

Namun, di balik kebahagiaan tersebut, terdapat kabar duka bagi dua peserta lainnya yang telah meninggal dunia sebelum dapat mengikuti tahapan ujian.

Salah satu peserta lain yang juga dinyatakan lolos adalah Dwi Fitri Anggraini dari Dinas Kebudayaan (Dilbud) Provinsi Maluku Utara. Dwi mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Pemerintah Daerah yang telah berjuang untuk nasib para tenaga honorer, termasuk dirinya. "Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Pj. Gubernur, yang telah bekerja keras demi keberhasilan kami. Perjuangan ini sangat berarti, dan kami akhirnya bisa lolos ke tahap berikutnya untuk mendapatkan NIP," ujarnya dengan penuh semangat.

Dwi menilai keberhasilannya tidak terlepas dari upaya kolektif Pemerintah Provinsi Maluku Utara, termasuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD), yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer. "Saya merasa bangga menjadi bagian dari PPPK yang kini berada di jalur yang tepat untuk memberikan kontribusi lebih besar kepada daerah," tambahnya.

Meskipun telah berhasil dalam seleksi awal, Dwi menyadari bahwa masih ada beberapa tahap yang harus dilalui sebelum resmi mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP). Ia berharap, dengan status baru sebagai PPPK, dapat lebih berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Maluku Utara.