Pemerintah Kembangkan Model Respons Bencana Berfokus pada Perempuan dan Anak

Jakarta, InfoPublik – Dalam setiap bencana alam, perhatian publik kerap tertuju pada kerusakan infrastruktur dan jumlah korban. Namun di balik itu, terdapat kelompok paling rentan yang suaranya sering terabaikan, yakni perempuan dan anak.

Melalui podcast “Sapa Sahabat Perempuan dan Anak”, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, bersama CEO Save the Children Indonesia, Dessy Kurwiany Ukar, di Jakarta, Sabtu (7/2/2026) membahas tantangan perlindungan anak di lokasi bencana seperti yang terjadi di Sumatra, Aceh, dan Bandung Barat dalam beberapa waktu terakhir.

Berdasarkan pengalaman lapangan di wilayah terdampak banjir di Sumatra dan Aceh, Dessy mengungkapkan bahwa anak-anak menunjukkan tingkat resiliensi yang luar biasa. Meski kehilangan rumah dan sekolah, banyak dari mereka tetap berusaha bermain dan beraktivitas di pengungsian.

Namun, di balik keceriaan itu tersimpan kegelisahan mendalam. "Pertanyaan yang paling sering muncul dari anak-anak adalah kapan mereka bisa kembali ke rumah dan sekolah, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa aman bagi anak sangat berkaitan dengan rutinitas, lingkungan yang stabil, serta kedekatan dengan keluarga," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Menteri PPPA menegaskan bahwa dampak psikologis akibat bencana kerap menetap dalam memori anak, bahkan setelah situasi dinyatakan pulih. Selain trauma, terdapat risiko lain yang kerap luput dari sorotan, terutama di pengungsian.

Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan kebutuhan spesifik perempuan, seperti hygiene kit dan pakaian layak pakai; minimnya fasilitas sanitasi terpisah antara laki-laki dan perempuan yang berpotensi meningkatkan risiko pelecehan; serta kurangnya ruang aman bagi anak untuk belajar dan bermain. “Anak-anak membutuhkan ruang untuk menyalurkan emosi mereka, seperti melalui kegiatan menyanyi, menggambar, dan bermain. Itu bagian dari proses pemulihan,” jelas Arifah.

Sebagai langkah penguatan respons, pemerintah melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga telah menerapkan sistem data terpilah di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Data tersebut mencakup informasi spesifik mengenai jumlah anak, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui, sehingga bantuan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.

Di lapangan, pemerintah juga menghadirkan sejumlah solusi konkret, antara lain: Ruang Bermain Ramah Anak, sebagai sarana pemulihan psikososial, Pos Sapa (Sahabat Perempuan dan Anak), yang berfungsi sebagai pusat edukasi, layanan pengaduan, sekaligus ruang aman bagi perempuan dan anak di pengungsian. "Pos Sapa menjadi titik penting untuk memastikan setiap potensi kekerasan atau ketidaknyamanan dapat segera ditangani," tegas Menteri PPPA.

Hal-hal tersebut kata Arifah, akan dikuatkan dengan koordinasi lintas sektor, dan Pemerintah Daerah, agar menyiapkan model respons cepat penanganan pascabencana yang ramah bagi perempuan dan anak.

Selain itu, menghadapi meningkatnya risiko bencana akibat krisis iklim global, KemenPPPA bersama Save the Children Indonesia menekankan pentingnya edukasi prabencana bagi anak dan orang muda. Kesiapsiagaan dinilai krusial agar anak memahami langkah yang harus dilakukan saat bencana terjadi. “Kita harus menjaga lingkungan dan tumbuhan kita agar bencana tidak terus berulang,” pesan Menteri PPPA, menegaskan pentingnya langkah pencegahan jangka panjang.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan keluarga, perlindungan perempuan dan anak di situasi bencana diharapkan tidak lagi menjadi perhatian sekunder, melainkan prioritas utama dalam setiap respons kebencanaan.