Novel Baswedan: Tanggung Jawab Kasus Firli Bahuri Ada di Pihak Pansel dan Presiden

Jakarta – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, menegaskan bahwa tanggung jawab atas polemik yang melibatkan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK tidak hanya berada di pundak Firli sendiri, tetapi juga melibatkan sejumlah pihak, mulai dari panitia seleksi (pansel) hingga Presiden Joko Widodo.

Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 29 Desember 2023, Novel menyatakan, "Firli yang parah sekali ini tidak lepas dari tanggung jawab panitia seleksi, DPR RI, Presiden, dan semua pihak yang mendukung serta memuji-muji Firli, dan kawan-kawan."

Novel mengingatkan kepada DPR dan Presiden agar tidak marah jika disalahkan atas situasi ini. Ia menilai tindakan Firli telah membuat KPK berada pada titik nadir dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. "Dampaknya menjadi sangat mahal, yaitu Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menjadi terjun bebas, dan KPK menjadi lembaga penegak hukum paling tidak dipercaya oleh masyarakat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Novel meminta agar pemilihan pengganti Firli dilakukan dengan hati-hati. Ia menekankan pentingnya sosok yang berani membersihkan korupsi di Indonesia tanpa pandang bulu, termasuk di internal KPK. "Selain menguak tuntas semua kejahatan yang dilakukan Firli di KPK, dan membersihkan orang-orang yang berbuat kejahatan korupsi di KPK, apa tanggung jawab pemerintah dan DPR terhadap dampak yang terjadi?" tanyanya.

Novel juga menyatakan bahwa proses pembersihan di KPK oleh pengganti Firli adalah langkah yang krusial. Ia meragukan bahwa Firli melakukan dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, serta pelanggaran etik lainnya sendirian.

Ia meminta pimpinan KPK yang masih menjabat saat ini untuk menginvestigasi perbuatan Firli dan semua pihak yang terlibat. "Apabila pimpinan KPK sekarang ini masih sayang KPK, mereka bisa memilih, melaporkan pihak-pihak di internal KPK yang selama ini berbuat korupsi baik bersama-sama dengan Firli atau sendiri, atau bila pimpinan KPK tidak mampu atau tidak berani, agar mengundurkan diri," tegasnya.

Sementara itu, Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango, mengungkapkan ambisinya untuk mengembalikan muruah lembaganya pada tahun 2024. Ia menyatakan bahwa upaya tersebut akan dimulai dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

Nawawi meminta dukungan dari pegawai KPK untuk mencapai tujuan tersebut, dengan fokus yang lebih besar pada kinerja aparatur sipil negara di lembaga tersebut. "Mari di tahun depan kita bisa lebih fokus untuk mengembalikan muruah lembaga ini, memperkuat kepercayaan publik," ujarnya di Jakarta pada Jumat, 29 Desember 2023.

Ia menekankan bahwa KPK saat ini berada di titik nadir akibat tindakan Ketua nonaktif Firli Bahuri, dan penurunan kepercayaan masyarakat sangat terasa. Nawawi berharap agar harapan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi oleh KPK dapat terus meningkat mulai tahun depan.