Kritik Sosial dan Sejarah Politik, Benang Merah Kebangkitan Film Korea
Sumber Foto: CNN Indonesia
Sudut Nadir

Kritik Sosial dan Sejarah Politik, Benang Merah Kebangkitan Film Korea

Busan — Narasi kehidupan sehari-hari yang lekat dengan sejarah dan politik menjadi salah satu kekhasan sinema Korea. Pola itu disebut turut membantu industri film Korea bertahan melewati berbagai tekanan hingga memasuki usia seabad pada tahun ini.

Sejumlah konflik politik serta kebijakan pemerintah dan militer kerap memengaruhi industri perfilman lokal, mulai dari pengawasan konten hingga urusan penjualan. Jejaknya terlihat jelas dalam sejarah panjang perfilman Korea.

Industri yang tumbuh di bawah sensor

Budaya perfilman mulai masuk ke Korea sekitar 1909 seiring pembangunan bioskop. Namun pada masa itu, bisnis film berada dalam kendali pemerintahan kolonial Jepang.

Selama penjajahan Jepang dari 1909 hingga 1945, seluruh gerak industri film diatur, dari sensor hingga jenis film yang boleh tayang. Saat itu, hanya film melodrama dan film pro-Jepang yang diizinkan beredar. Pemutaran film berbahasa Korea dilarang, dan pembangkangan dapat berujung pada pembakaran rol film.

Pembatasan juga terjadi pada era pemerintahan diktator militer Park Chung-hee. Pada 1962, regulasi melalui Undang-undang Film diberlakukan untuk memudahkan pemerintah mengatur dan mengawasi industri film.

Industri mulai sedikit bernapas pada dekade 1980-an, setelah Park Chung-hee meninggal pada 1979. Perubahan Undang-undang Film Korea pada 1984 kemudian disebut membuat industri kembali bergeliat.

Pengalaman sejarah yang membentuk cara bercerita

Sejarah yang panjang di bawah tekanan itu, menurut sejumlah pelaku dan pengamat, ikut meresap ke dalam benak para sineas. Saat ditemui di Busan International Film Festival 2019, sutradara Lee Chang-dong menyebut industri film Korea sangat berhubungan dengan sejarah bangsanya.

Lee Chang-dong, yang dianggap sebagai bagian dari angkatan perubahan film Korea, menilai film pada dasarnya menyampaikan hal-hal yang lazim terjadi di masyarakat—mulai dari rutinitas sehari-hari hingga peristiwa yang ingin dikritik.

Ia mencontohkan film Arirang (1923) karya Na Un-kyu. Film itu mengisahkan tokoh protagonis yang terlibat gerakan kemerdekaan melawan Jepang, tetapi pulang dengan kondisi mental yang tidak lagi sehat. Tokoh tersebut kemudian membunuh pemerkosa saudara perempuannya dan melarikan diri dari desa.

“Setelah tayang, film itu memberikan sensasi besar seperti gempa bumi yang sangat membekas di sejarah dan ingatan masyarakat,” kata Lee Chang-dong.

Menurutnya, penggambaran tokoh utama yang mengalami gangguan mental berkaitan dengan situasi Korea saat penjajahan Jepang, sekaligus menjadi cara pembuat film untuk melewati sensor. Lee Chang-dong menilai hal itu membangkitkan kesadaran penonton atas situasi yang sedang mereka hadapi.

Lee Chang-dong juga menyebut film seperti mimpi yang dipengaruhi alam bawah sadar manusia serta keinginan. Dalam konteks itu, ia menilai Arirang seolah mewakili alam bawah sadar masyarakat Korea pada masa tersebut dan menunjukkan kekuasaan Jepang.

Dari pascaperang hingga kritik sosial kontemporer

Lee Chang-dong menilai pola serupa tampak dalam film Aimless Bullet (1961) karya Yu Hyun-mok yang berlatar Perang Semenanjung Korea (1950–1953). Ia berpendapat film itu menggambarkan kebingungan masyarakat Korea setelah perang.

Salah satu tokoh perempuan dalam film itu disebut kerap mengajak anggota keluarganya pergi. Namun ajakan tersebut terdengar seperti mimpi buruk bagi anggota keluarga lain. Lee Chang-dong meyakini tokoh itu ingin mengajak keluarganya kembali ke kampung halaman, di tengah kehidupan yang sangat sulit setelah perang.

Penggambaran kondisi sosial dan kritik semacam itu, menurut Lee Chang-dong, masih mengalir dalam nadi perfilman Korea hingga kini. Salah satu contoh yang disebut dalam perbincangan di Busan International Film Festival 2019 adalah Parasite karya Bong Joon-ho.

Parasite menjadi sorotan global setelah memenangkan Palme d’Or di Cannes Film Festival pada awal 2019. Akademisi Chapman University, Lee Nam, mengatakan Bong Joon-ho menggambarkan masyarakat yang mengalami kerusakan moral dan tidak lagi mampu membayangkan revolusi.

Menurut Lee Nam, kehancuran itu tampak melalui solidaritas yang hilang, terutama antarsesama yang membutuhkan. Ia juga menyebut masyarakat bergerak tanpa rencana dan moralitas, serta kerap mengutamakan kebutuhan keluarga sendiri.

Lee Nam menilai Parasite menggambarkan kelas menengah Korea Selatan setelah krisis ekonomi yang menghantam Korea Selatan dan sejumlah negara Asia pada 1997. Ia mencontohkan detail kesenjangan ekonomi dan sosial dua keluarga dalam adegan ketika Keluarga Park dan Ki-taek berada dalam satu ruangan, tetapi Park berada di atas kursi sedangkan Ki-taek di bawah meja.

Strategi bertahan hidup sinema Korea

Bong Joon-ho dikenal kerap mengkritik kondisi sosial dan politik melalui karya-karyanya. Selain Parasite, ia mengangkat isu pemanasan global dalam Snowpiercer, isu pembunuhan massal Hwaseong dalam Memories of Murder, serta sejarah kerusuhan di Gwangju dalam A Taxi Driver.

Dosen sekaligus peneliti Media dan Cultural Studies dari Chung-Ang University Seoul, Lee Jee-heng, menyampaikan pandangan senada. Ia menilai idealisme sineas Korea untuk mengangkat situasi sosial yang merujuk pada sejarah bangsanya menjadi pembeda dari Hollywood.

Menurut Lee Jee-heng, film Korea kerap menarik fenomena sehari-hari, termasuk isu politik, dan menggunakan karakter untuk membantu penonton memahami situasi yang ada. “Film Korea mengkritik sistem politik. Itu menurut saya merupakan strategi bertahan hidup [film Korea],” kata Lee Jee-heng.

Ia menambahkan, penggunaan subjek tersebut menunjukkan kepedulian sekaligus kekhawatiran terhadap isu politik dan sosial yang terjadi di Korea.

  • Film Korea kerap mengaitkan narasi sehari-hari dengan sejarah dan politik.
  • Sejarah sensor dan pembatasan membentuk cara sineas menyampaikan kritik.
  • Kritik sosial disebut menjadi salah satu strategi bertahan hidup industri film Korea.