Krisis Internal Partai Demokrat Sumedang: Protes Terhadap Gaya Kepemimpinan DPC

Partai Demokrat Kabupaten Sumedang mengalami krisis internal yang serius, dengan banyaknya protes dari anggota di tingkat bawah yang menunjukkan adanya potensi keretakan dalam organisasi. Kondisi ini dipicu oleh kritik terbuka terhadap gaya kepemimpinan Ketua DPC Partai Demokrat Sumedang, yang dianggap otoriter dan melampaui kewenangan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Ketegangan ini mencuat setelah sejumlah Pengurus Anak Cabang (PAC) melaporkan adanya indikasi ‘pembersihan’ massal terhadap jajaran pengurus yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Asep Abdulah Sopari, Ketua PAC Kecamatan Conggeang, mengungkapkan bahwa Ketua DPC diduga memberikan sinyal pemberhentian secara lisan, yang dianggap melanggar etika administrasi partai.

“DPC itu tidak punya hak prerogatif untuk memecat kami secara sepihak. SK pengangkatan pengurus PAC diterbitkan oleh DPD Provinsi. Hanya tingkat provinsi atau pusat yang berhak melakukan evaluasi,” ungkap Asep dalam pernyataannya.

Kurangnya Dialog dan Aspirasi yang Terabaikan

Konflik ini berawal dari aspirasi anggota yang menginginkan adanya penyegaran pada struktur kepengurusan DPC. Namun, alih-alih mendapatkan perhatian, para pengurus PAC merasa diabaikan dan terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.

Asep menambahkan, “Koordinasi dan perhatian dari DPC ke PAC sudah macet total.” Hal ini menunjukkan adanya disfungsi dalam komunikasi organisasi yang seharusnya berjalan baik.

Tanggapan dari Mantan Pengurus

Reaksi keras juga datang dari Wingki Darwin, mantan Ketua BPOKK DPC Demokrat Sumedang, yang mengaku sebagai penggagas gerakan aspirasi tersebut. Ia merasa perlu meninggalkan jabatannya karena menilai kepemimpinan saat ini tidak sesuai dengan prinsip dasar partai.

“Saya ingin Demokrat kembali berjaya dan meraih kursi signifikan di DPRD Sumedang, tetapi itu mustahil jika kepengurusan tidak berkomitmen terhadap kemajuan dan aturan,” kata Wingki dalam wawancara melalui telepon.

Wingki kemudian mengkritik DPD Demokrat Jawa Barat, agar tidak menerima laporan sepihak dari DPC tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. “DPD Jabar harus tegas dan melakukan kroscek ke lapangan mengenai pemberhentian 13 Ketua PAC,” tegasnya.

Langkah Selanjutnya

Dikarenakan komunikasi di tingkat kabupaten yang dianggap telah terputus, Wingki bersama mayoritas PAC berencana membawa permasalahan ini ke Mahkamah Partai. Ini merupakan langkah yang diambil untuk menyelamatkan moral kader partai yang berada di garda terdepan.

Hingga berita ini diturunkan, DPC Partai Demokrat Sumedang belum memberikan keterangan resmi mengenai situasi yang sedang terjadi. Upaya untuk konfirmasi terus dilakukan guna mendapatkan informasi yang seimbang di tengah publik.