Keuangan Kota Tasikmalaya dalam Krisis: Tantangan bagi Pemimpin Baru

Kota Tasikmalaya saat ini menghadapi tantangan besar dalam hal kemandirian keuangan. Dalam lima tahun terakhir, kondisi keuangan daerah mengalami fluktuasi signifikan yang mencerminkan ketidakstabilan. Data menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan di tahun 2021, namun kembali menurun di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2020, PAD tercatat sebesar 314 miliar rupiah, yang kemudian meningkat menjadi 445 miliar rupiah pada tahun 2021. Namun, angka ini kembali turun ke 341 miliar rupiah pada tahun 2022, dan meskipun ada sedikit peningkatan menjadi 364 miliar rupiah di tahun 2023, pada tahun 2024 PAD kembali merosot menjadi 351 miliar rupiah.

Fenomena ini menunjukkan adanya masalah struktural yang mendalam, yakni ketergantungan Kota Tasikmalaya pada transfer dari pemerintah pusat. Dalam konteks otonomi daerah, idealnya kota dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Namun, kenyataannya, Tasikmalaya belum mampu mengatasi ketergantungan ini dan terjebak dalam siklus yang sama setiap tahunnya.

Salah satu isu yang mencolok adalah sumber utama PAD Kota Tasikmalaya yang berasal dari retribusi jasa umum kesehatan. Hal ini menimbulkan ironi, karena pendapatan kota justru bergantung pada kondisi kesehatan warganya. Ketika warga sehat, PAD berpotensi menurun, sedangkan ketika layanan kesehatan terganggu, pendapatan juga ikut terancam. Situasi ini semakin diperparah dengan kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soekardjo, yang terancam tidak dapat beroperasi akibat utang pemerintah daerah yang belum terbayar, mencapai total 20 miliar rupiah.

Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan dan Wakil Wali Kota Diky Candra kini berada dalam posisi untuk mengatasi tantangan ini. Keduanya diharapkan dapat membawa perubahan, mengingat latar belakang Viman yang berasal dari keluarga bisnis dan karakter Diky yang inovatif. Namun, keberhasilan mereka tidak hanya bergantung pada kompetensi individu, tetapi juga pada dinamika internal pemerintahan yang sering kali diwarnai oleh kepentingan politik dan manuver di dalamnya.

Menjelang tahun 2026, Kota Tasikmalaya harus menghadapi beban fiskal yang semakin berat dan ekspektasi masyarakat yang tinggi. Pertanyaan yang muncul adalah apakah pemerintahan Viman-Diky dapat berani mengambil langkah untuk memecahkan masalah-masalah mendasar yang ada, ataukah akan terus terjebak dalam pola yang sama. Publik tidak hanya berharap pada perbaikan angka-angka keuangan, tetapi juga menginginkan adanya perubahan nyata dalam pengelolaan kota.

Dengan tantangan yang ada, Kota Tasikmalaya harus segera berupaya untuk memperbaiki kondisi keuangannya agar tidak terjebak lebih dalam dalam krisis. Jika tidak, titik nadir yang dialami saat ini mungkin bukan yang terakhir, dan bisa berpotensi membawa konsekuensi yang lebih parah di masa mendatang.