Kenaikan Pajak Memicu Aksi Protes, GUSDURian Soroti Kebijakan Pemerintah

JAKARTA – Aksi demonstrasi yang melibatkan puluhan ribu warga Pati, Jawa Tengah, pada Rabu (13/8) lalu, menuntut Bupati Sudewo untuk mengundurkan diri setelah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen, menjadi sinyal peringatan bagi pejabat daerah dan pemerintah pusat untuk tidak sembarangan dalam merumuskan kebijakan.

Dalam sistem demokrasi, seharusnya setiap kebijakan yang diterapkan melalui kajian mendalam yang melibatkan semua unsur, termasuk partisipasi masyarakat. Saat ini, ada beberapa daerah lain yang juga mengalami kenaikan pajak yang signifikan, seperti Cirebon dengan kenaikan 1000 persen, Jombang 400 persen, dan Semarang 400 persen. Mengingat bahwa kebijakan ini dibuat secara serampangan dan merugikan masyarakat, penting untuk segera dilakukan evaluasi.

Evaluasi ini diperlukan untuk mencegah terjadinya gejolak sosial yang lebih besar, seperti yang terjadi di Pati, yang kemudian diikuti oleh aksi demonstrasi serupa di Bone, Sulawesi Selatan, menolak kebijakan pemerintah daerah yang menaikkan PBB-P2 sebesar 400 persen.

GUSDURian, sebuah jaringan yang dipimpin oleh Alissa Wahid, akan menyoroti berbagai fenomena terkait penurunan kualitas demokrasi ini dalam Temu Nasional (TUNAS) yang akan diadakan di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, pada 29-31 Agustus 2025 mendatang. Alissa menekankan bahwa indeks demokrasi di Indonesia menunjukkan kemunduran, sementara praktik korupsi semakin marak, dengan nilai kerugian negara yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.

“Kebijakan pemerintah dibuat tanpa kajian yang cukup. Suara rakyat semakin ditekan, sehingga muncul berbagai bentuk perlawanan,” ujar Alissa. Ia menegaskan bahwa dalam demokrasi, penting untuk mendengarkan dan melibatkan suara rakyat, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kebijakan.

Selain membahas penguatan demokrasi, TUNAS GUSDURian juga akan mengangkat isu ekologi. Alissa menyoroti bahwa secara global, dunia sedang menghadapi krisis iklim yang diperparah oleh industri ekstraktif yang tetap beroperasi dengan pendekatan kekuasaan. Hal ini berdampak pada masyarakat adat yang tersingkir dan kerusakan ekosistem yang parah.

“Hampir tidak ada pertambangan yang benar-benar memulihkan lingkungan. Bahkan, banyak penyelenggara yang abai terhadap aturan hukum, sehingga kewajiban reklamasi tidak dilakukan. Banyak masyarakat menjadi korban, terjatuh ke dalam lubang tambang atau tinggal di tanah tandus tanpa penghijauan kembali,” jelasnya.

Alissa menambahkan bahwa isu yang diangkat bukan sekadar masalah ekologis, tetapi juga keadilan ekologis. “Keadilan ini mencakup perlindungan bagi masyarakat adat sekaligus menjaga hak-hak alam,” tuturnya.

Pada TUNAS GUSDURian 2025, akan disusun rekomendasi konkret untuk memperkuat demokrasi dan keadilan ekologi bagi masyarakat Indonesia. “Gus Dur itu bekerja berbasis nilai, kita fokus pada nilai-nilai tersebut yang harus diturunkan dalam bentuk yang lebih konkret,” pungkasnya.

Tema TUNAS GUSDURian 2025

TUNAS Jaringan GUSDURian merupakan momen konsolidasi bagi para penggerak GUSDURian. Kegiatan ini mengangkat tema "Meneladani Gus Dur, Menguatkan Indonesia" dan diikuti oleh sekitar 2000 peserta, terdiri dari komunitas GUSDURian, sahabat dan murid Gus Dur, individu, lembaga, tokoh lintas agama, jejaring masyarakat sipil, serta para akademisi dari berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan ini mencakup Konferensi Pemikiran Gus Dur, Forum Gerakan, dan Festival Gerakan. Dalam forum tersebut juga akan diadakan Community Space berupa bazar dan pameran gerakan; Learning Space yang merupakan ruang berbagi pengetahuan dan keterampilan yang diisi oleh para pakar dan penggerak; serta Malam Budaya sebagai acara penutup.