Teknologi

Kemandirian Teknologi Kunci Kedaulatan Digital Indonesia

Nadir Media - Para pakar teknologi dan pendidikan menilai kemandirian teknologi digital menjadi syarat penting bagi kedaulatan Indonesia di era persaingan global.

Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Kebudayaan Keamanan Informasi (HKKI) di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Sabtu, 7 Maret 2026.

Asisten Khusus Cybersecurity Menteri Pertahanan, Sylvia W. Sumarlin, mengatakan dunia digital saat ini telah menghapus batas antarnegara sehingga Indonesia harus mampu bersaing.

“Yang kami mau sampaikan adalah saat ini adalah era di mana dunia digital benar-benar tidak mengenal border. Dalam hal ini Indonesia pun tidak mau ketinggalan,” ujar Sylvia.

Menurut dia, generasi muda harus didorong untuk memanfaatkan teknologi secara produktif, bukan sekadar untuk hiburan.

“Kita harus menciptakan generasi muda yang bukan hanya paham menggunakan AI untuk media sosial atau entertainment, tapi juga menciptakan aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai oleh kita sendiri,” katanya.

Selain itu, Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan, Prof. Onno Widodo Purbo, menyoroti besarnya uang Indonesia yang keluar hanya untuk membeli perangkat teknologi.

“Kalau kita lihat angka, bangsa Indonesia beli HP sekitar 25 sampai 30 triliun per tahun. Jadi penjajahan hari ini adalah bagaimana caranya bangsa Indonesia hidup tapi duitnya lari keluar,” ujar Onno.

Ia menegaskan ketergantungan tersebut hanya bisa dihentikan jika Indonesia mampu memproduksi teknologinya sendiri.

“Kalau kita tidak bisa membuat itu semua sendiri, maka kondisi ini akan terus terjadi,” jelasnya.

Sementara itu Rektor Universitas Pradita, Prof. Eko Indrajit, menegaskan kedaulatan teknologi hanya bisa tercapai jika negara memiliki kemauan dan kemampuan sekaligus.

“Sebuah negara itu bisa berdaulat hanya dengan dua syarat, punya kemauan dan punya kemampuan. Mau tapi tidak mampu tidak bisa menciptakan produk. Mampu tapi tidak mau, produknya juga tidak akan kemana-mana,” ujarnya.

Ia menilai pembangunan kedaulatan digital harus berjalan dari dua arah sekaligus, yakni dari pemerintah dan masyarakat.

“Yang cepat adalah dua-duanya jalan. Top-down jalan, bottom-up jalan. Kalau salah satu saja, tidak akan jadi apa-apa,” pungkasnya.