Gus Nadir: Santri Boleh Terjun ke Politik, Tradisi Intelektual Pesantren Harus Dijaga

JAKARTA — Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU) di Australia, Nadhirsyah Husein atau Gus Nadir, menyatakan setuju santri terlibat dalam politik, termasuk melalui partai politik. Namun, ia menekankan tradisi intelektual di pesantren harus tetap dijaga.

“Saya setuju kita harus terlibat partai politik, seperti yang disampaikan Mbah Ghofur. Tapi, ... tetap saja tradisi intelektual itu harus dijaga di pesantren. Jadi pesantren tetap terus melahirkan berbagai kitab menulis,” kata Gus Nadir saat menjadi pemateri dalam Webinar Internasional Peringatan Hari Santri 2021, Rabu (20/10/2021).

Kritik atas praktik demokrasi dan pemilu

Menurut Gus Nadir, tradisi intelektual pesantren dapat terwujud dalam sikap berdemokrasi para santri. Meski demikian, ia mengingatkan agar dukungan terhadap demokrasi tidak menghilangkan sikap kritis terhadap praktik demokrasi di Indonesia.

Ia menyoroti biaya pemilu yang dinilainya mahal sehingga berpotensi memperkuat dominasi oligarki. Gus Nadir juga menyinggung tantangan pencalonan legislatif yang sulit tanpa dukungan dana besar, serta persoalan politik uang.

Selain itu, ia mengkritik proses pemilihan umum yang menurutnya terlalu panjang dan banyak tahapan, sehingga “menguras energi” dan “memicu polarisasi.” Gus Nadir juga menyinggung persoalan internal partai politik, termasuk partai Islam.

“Kita ingin demokrasi tapi partai islamnya tidak demokratis,” ujarnya.

Peran ulama, independensi NU, dan pesan keadilan

Gus Nadir menilai tradisi intelektual santri dan sikap kritis ulama penting untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Ia mengutip Imam Al Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang menekankan pentingnya keadilan dan keberanian mengkritik, termasuk terhadap ulama sendiri.

“Tidaklah terjadi kerusakan rakyat itu, kecuali dengan kerusakan penguasa. Dan tidaklah rusak para penguasa, kecuali dengan rusaknya para ulama,” kata Gus Nadir mengutip Al Ghazali.

Ia menambahkan, Al Ghazali juga mengingatkan rusaknya para ulama dapat dipicu oleh kecintaan pada harta dan kedudukan.

Dalam kesempatan itu, Gus Nadir turut menekankan Nahdlatul Ulama harus independen terhadap penguasa dan pengusaha. Menurutnya, tanpa independensi, NU akan sulit mewujudkan keadilan dan nilai kesejahteraan sosial secara konkret.

“Perdamaian tanpa keadilan itu hanya sebuah ilusi,” ujarnya mengutip Gus Dur.

Berkaca dari Afghanistan dan ajakan merawat demokrasi

Gus Nadir juga menyinggung kemenangan Taliban dan kekalahan Islam moderat di Afghanistan. Ia menyebut salah satu penyebabnya adalah diamnya ulama ketika melihat kejahatan dan korupsi.

Ia menilai Islam moderat di Afghanistan membiarkan eksploitasi kekayaan alam oleh negara superpower, menerima pemaksaan demokrasi ala Barat, serta menghadapi korupsi pejabat yang luas, sementara ulama tidak bersuara terhadap ketidakadilan.

Karena itu, ia mengingatkan para santri agar demokrasi di Indonesia dijaga dan dirawat.

“Kalau demokrasi di Indonesia tidak bisa mengikis korupsi, tidak bisa mendatangkan keadilan, tidak bisa memberikan kesejahteraan, maka rakyat akan berpaling dan terus mencari alternatif sistem lain,” tegasnya.

Salah satu upaya merawat demokrasi, menurutnya, adalah membuka dialog dan ruang publik. Ia mengapresiasi Webinar Internasional yang diselenggarakan Rabithah Ma'ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI-PBNU) bertajuk Sudut Pandang Politik, Ekonomi, Budaya, dan Revolusi Teknolog.

Webinar tersebut turut dihadiri Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ketua RMI-PBNU Abdul Ghofar Rozin, Rois Syuriah PCI NU Amerika Serikat Ahmad Sholahuddin Kafraw, PCI NU Australia Eva Fachrunnisa, serta Pengasuh Pesantren Al-Anwar Sarang Abdul Ghofur Maimoen.