Bapenda Sulbar Tingkatkan Digitalisasi Pembayaran PKB Melalui Koordinasi dengan BPKAD

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya melakukan transformasi digital dalam pelayanan publik. Salah satu fokus utama mereka adalah mempercepat digitalisasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui kolaborasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulbar.

Langkah ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang ingin memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.

Koordinasi Antara Tim SPBE

Pada 13 Januari 2026, pertemuan koordinasi berlangsung di ruang rapat Kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Barat. Pertemuan ini dipimpin oleh Koordinator Teknologi Informasi Pendapatan Bapenda Sulbar, Rosianah M. Nadir, yang didampingi oleh Tim SPBE Bapenda, termasuk Ilham. Tim BPKAD yang hadir terdiri dari Indah Mustika Sari, Mutmainnah, Azis, dan Syahroni, serta Kepala Sub Bidang Bina Kabupaten, Amir Hamzah.

Fokus utama dari pertemuan ini adalah penguatan integrasi sistem, sinkronisasi data, serta kesiapan teknis untuk mendukung digitalisasi pembayaran PKB yang terhubung dengan sistem keuangan dan perizinan daerah.

Pentingnya Digitalisasi Pembayaran PKB

Rosianah M. Nadir menjelaskan bahwa percepatan digitalisasi pembayaran PKB adalah langkah strategis dalam modernisasi layanan pajak daerah. "Digitalisasi pembayaran PKB menjadi langkah konkret untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Melalui koordinasi dengan BPKAD, kami memastikan sistem yang dibangun berjalan terintegrasi dan mendukung perluasan kanal pembayaran digital," ungkapnya.

Komitmen Bapenda Sulbar

Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa transformasi digital di sektor pendapatan daerah merupakan prioritas strategis. "Bapenda Sulbar berkomitmen penuh mendukung perluasan digitalisasi pembayaran pajak daerah, termasuk PKB. Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, langkah ini juga berdampak positif terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan penguatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan," ujarnya.

Melalui sinergi lintas perangkat daerah, Bapenda Sulbar berharap digitalisasi pembayaran PKB dapat segera diimplementasikan secara luas, sehingga mampu memperkuat ekosistem pelayanan pajak daerah yang modern, efisien, dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat.