Bapenda Sulbar dan Komisi II DPRD Sulbar Kunjungi Bapenda Sulsel Bahas Strategi Pendapatan Daerah
Nadir Media - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulbar bersama Komisi II DPRD Sulbar melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin, 18 Mei 2026. Kunjungan ini bertujuan membahas strategi penguatan kapasitas fiskal daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Awal Kejadian
Kunjungan dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Sulbar, ST. Suraidah Suhardi, serta anggota Komisi II DPRD Sulbar. Dari pihak Bapenda Sulbar, turut hadir Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Muh Saleh dan Kepala UPTD Pelayanan Pajak Mamuju, Rosianah M. Nadir, bersama tim lainnya. Rombongan diterima oleh Kepala Bapenda Sulsel, A. Winarno Eka Putra, beserta jajaran.
Perkembangan
Dalam pertemuan, sejumlah isu strategis dibahas, termasuk optimalisasi pajak kendaraan bermotor, opsen pajak, Pajak Air Permukaan (PAP), dan pengawasan pajak alat berat. Bapenda Sulsel memaparkan berbagai strategi peningkatan PAD yang telah diterapkan, di antaranya kerja sama dengan aparat penegak hukum dan kepolisian dalam pengawasan serta penagihan pajak kendaraan di Samsat. Selain itu, Sulsel juga menjalankan skema Multi Years Project (MYP) hingga 2027 untuk mendukung penerimaan daerah secara berkelanjutan.
Kondisi Terakhir
Diskusi berlangsung dinamis dengan DPRD Sulbar menyoroti rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan, di mana sebagian masyarakat lebih memilih membeli kendaraan baru daripada melunasi tunggakan pajaknya. Sektor Pajak Air Permukaan juga menjadi perhatian, terutama terhadap perusahaan sawit, industri, PLTA, dan PDAM yang belum memiliki water meter untuk penghitungan penggunaan air. Bapenda Sulsel menyatakan pentingnya penguatan penyusunan regulasi pemungutan mengacu pada regulasi Kementerian PUPR dan kolaborasi dengan APH untuk meningkatkan potensi penerimaan daerah. Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyatakan bahwa kunjungan ini menjadi ruang belajar penting untuk memperkuat strategi peningkatan PAD, sejalan dengan misi Gubernur Sulbar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.




